Artikel Hutang Negara

Postingan

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 25, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Aturan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload info itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap tahun APBN mesti membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN krn kebija

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 22, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Tata DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap-tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 21, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Undang-undang DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload isu itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 20, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Regulasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload informasi itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APB

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 17, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Regulasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload isu itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap-tiap tahun APBN semestinya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN k

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 17, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Aturan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap-tiap tahun APBN mesti membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN krn ke

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 16, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Regulasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN k

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 16, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Undang-undang DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APB

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 16, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Tertib DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap-tiap tahun APBN mesti membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN krn k

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 14, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Regulasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload isu itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap-tiap tahun APBN semestinya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 12, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Tertib DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN krn

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 11, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Peraturan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload informasi itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap tahun APBN wajib membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN krn

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 09, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Tata DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload isu itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap-tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN krn

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 09, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Regulasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap-tiap tahun APBN mesti membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN k

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 08, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Peraturan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload informasi itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap-tiap tahun APBN seharusnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muat

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 05, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Aturan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload informasi itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap-tiap tahun APBN wajib membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 05, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Undang-undang DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload info itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap-tiap tahun APBN wajib membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 03, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Tertib DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload info itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN krn k

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 03, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Peraturan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload kabar itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin bobot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap tahun APBN mesti membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN krn ke

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 02, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Undang-undang DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload isu itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap-tiap tahun APBN seharusnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muat

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 02, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Undang-undang DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Men-upload informasi itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap tahun APBN mesti membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

Oktober 01, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Aturan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload info itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Tiap tahun APBN sepatutnya membayar keharusan hutang swasta yang menjadi muatan APBN krn k

Baca selengkapnya

Singgung Utang Negara, Ferdinand: Sebab Kebijakan Rezim Megawati

September 27, 2018

Kadiv Pembelaan dan Bantuan Tertib DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan eks Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Semakin Gie atas kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (‎5/7/2018). Diwartakan dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, @LawanPolitikJW, Selasa (18/9/2018), sebelumnya, Kamis, (‎5/7/2018), Kwik Semakin Gie mengatakan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri menandatangani penerbitan SKL BLBI yang diputusakan Jaksa merugikan negara sampai Rp 4,58 triliun. Mengupload informasi itu, Ferdinand dalam cuitannya menuliskan kebijakan Megawati hal yang demikian asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi bobot APBN. Sebab dia menceritakan hal itu membikin muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang. \"Inilah asal mula utang para obligor konglomerat beralih menjadi muatan APBN. Tiap tahun APBN wajib membayar keharusan hutang swasta yang menjadi bobot APBN krn ke

Baca selengkapnya